Benci Produk Asing? Retorika Politik Penuh Kamuflase

MK.com – Seruan Presiden RI, Jokowi soal benci produk asing menuai kontroversi. Ada Sebagian pihak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menyayangkan statement tersebut. Salah satunya, datang dari Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel sekaligus eks Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia, yang mengingatkan bahwa produk impor saat ini masih mendominasi sejumlah lini bisnis di tanah air. Sebanyak 60 persen barang elektronika masih merupakan barang impor. (Tempo.co, 6/3/2021).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, ajakan Presiden Joko Widodo soal menggaungkan benci produk luar negeri merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan kepala negara. Namun, saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena selama ini ketergantungan terhadap barang impor masih cukup besar. (Kompas, 7/3/2021).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Dany Amrul Ichdan menjelaskan kepada pihak kedubes negara lain seperti Cina, Taiwan, Amerika, bahwa yang dimaksud Jokowi adalah keinginan untuk membangkitkan produk dalam negeri agar tak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Jadi tidak dalam kontekstual membenci negara atau produk dari luar. Ini bertujuan untuk kebangkitan internal Indonesia. (suara.com, 7/3/2021).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat membenci produk asing merupakan wujud kegalauan pemerintah sekaligus menunjukkan sikap paradoks. Sebab, saat ini hampir semua sektor melakukan impor. Adi mengatakan, seruan membenci produk asing disampaikan saat pemerintah masih membuka keran impor sejumlah komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. Terlebih, industri dalam negeri tidak didukung dan dilindungi. Harusnya seruan itu diikuti dengan kebijakan menutup keran impor dan sejumlah kebijakan strategis di antaranya mendorong sektor-sektor yang yang bisa dikelola sendiri. (CNNIndonesia.com, 5/3/2021).

Alhasil, kita bisa melihat bahwasanya seruan yang digaungkan Presiden Jokowi tampak kontraproduktif. Atau mungkin sebatas lips service semata? Bisa jadi. Pasalnya, berbagai kebijakan di negeri ini justru bertolak belakang dengan upaya memajukan produk dalam negeri. Keran impor terbuka lebar, sementara produk lokal tak mampu bersaing dengan produk luar yang harganya lebih murah dibanding produk dalam negeri. Iklim usaha pun tak kompetitif. Akhirnya, produk impor mendominasi pasar lokal dan mematikan produk dalam negeri.

Sebut saja, laju impor beras yang tak terbatas. Berita terbaru yang dilansir CNBC Indonesia.com (8/3/2021), pemerintah berencana akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton di tengah masa panen raya dan tentu saja rencana tersebut akan membuat harga beras di tingkat petani jatuh. Kebijakan impor inilah yang justru mematikan para petani dan memperkaya para cukong-cukong kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan impor tersebut.

Dengan dalih mempererat hubungan bilateral dan multilateral, pasar Indonesia didominasi kapitalis global hingga menyebabkan ketergantungan terhadap impor. Ditambah dengan kenyataan terikatnya Indonesia dengan pasar bebas menjadikan impor semakin tak terkendali. Dengan kebijakan ini, peran para kapitalis untuk melakukan ekspansi pasar semakin terbuka lebar.

Begitulah karakteristik sistem kapitalisme, akan menuntun manusia ke dalam hukum rimba. Siapa yang punya modal, ia yang bisa survive dan kian mendominasi berbagai lapisan masyarakat. Sungguh miris sekali nasib negeri ini. Negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, tongkat dilempar bisa jadi tanaman, biji disebar bisa jadi sayuran, namun faktanya serba impor.

Sistem kapitalisme yang mencengkram negeri ini akan senantiasa mengarahkan berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan para kapitalis. Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, perdagangan luar negeri tidak hanya dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Dalam hal ini, mereka bisa diklasifikasikan menurut negara asalnya, menjadi tiga: (1) Kafir harbi, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum muslim; (2) Kafir mu’ahad, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam; (3) Warga negara Islam.

Terkait dengan warga negara kafir harbi yang tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam, mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Jika diejawantahkan dalam kondisi saat ini, seperti Jerman, Swiss, Denmark. Untuk warga negara Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan negara-negara kafir harbi fi’lan lainnya, sama sekali tidak diperbolehkan melakukan perdagangan apa pun di wilayah negara Islam.

Dalam Sistem Ekonomi Islam karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan bahwasanya boleh atau tidaknya warga negara kafir mu’ahad melakukan perdagangan di dalam Daulah Islam, dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara Khilafah dengan negara mereka. Jika arus orang, barang dan modal tidak termaktub dalam klausul perjanjian tersebut, maka dibutuhkan visa khusus untuk mengatur perdagangan warga negara kafir mu’ahad. Semuanya ini di bawah kontrol Departemen Luar Negeri.

Adapun terkait dengan status halal-haram, sepenuhnya tergantung pada pengaturan syariat. Impor daging dan produk terkait, misalnya. Daging hewan yang diimpor terkait dengan barang sembelihan (dzabiha).

Kriteria penyembelihan pun penting diperhatikan, karena menyangkut status hukum kehalalannya. Jika tidak bisa dipastikan, maka daging tersebut tidak boleh diperjualbelikan, termasuk diimpor ke wilayah Negara Khilafah. Karena alasan syubhat, Khilafah bisa melarang impor daging ini. Jika barang syubhat ini sudah masuk di wilayah Negara Khilafah, maka qadhi hisbah harus menghentikan distribusi dan konsumsi daging seperti ini.

Qadhi hisbah juga bisa mengusut dari mana sumber distribusinya. Tindakan ini harus dilakukan karena Islam menetapkan standar halal-haram terhadap barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat. Jika terbukti haram atau setidaknya syubhat, maka tidak boleh diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Sementara, warga negara Khilafah, baik muslim maupun nonmuslim (ahli dzimmah) bebas melakukan perdagangan yang tentunya sesuai dengan syariat. Hanya saja, mereka tidak diperbolehkan untuk mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan negara Khilafah, karena dengannya bisa melemahkan kekuatan negara dan menguatkan musuh.

Adapun terkait makelar yang bekerja menghubungkan perusahaan importir dengan stakeholder (pemangku kebijakan), yang dengannya makelar tersebut mendapatkan komisi atas usahanya, maka hal ini menyalahi hukum Islam. Dari sini tergambar jelas begitu holistiknya pengaturan Daulah Khilafah dalam aspek perdagangan luar negerinya. Negara yang bervisi besar yang melandaskan asas negaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah terbukti kedigdayaannya selama kurang lebih 13 abad lamanya.

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS. An-Nisaa: 141).

Wallahu a’lam bi ash-shawab[]

Oleh : Hanin Syahidah (Pemerhati Masalah Sosial)

Visualis : Faiza Ismail