Demokrasi Sekuler Biang Korupsi Sistemis

MK.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengadakan survei terkait dengan persepsi korupsi pada kalangan PNS yang merupakan bagian dari penelitian “Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS” yang diadakan pada 3 Januari – 31 Maret 2021. Survei ini memilih kurang lebih 915.504 PNS dari seluruh Indonesia. Dengan hasil, sekitar 34,6 persen menjawab tingkat korupsi di Indonesia saat ini meningkat, sementara 33,9 persen menyatakan tidak ada perubahan, dan 25,4 persen mengatakan (korupsi di Indonesia) menurun. (republika.co.id, 18/4/21).
Sejalan dengan pernyataan LSI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dalam acara rilis survei LSI virtual, juga menyampaikan bahwa masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi. “Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20-30 persen PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat.” (merdeka.com, 18/4/21).
Maraknya korupsi para Aparatur Negara ini terjadi sejak lama dan bisa dilakukan siapa saja. Baik dari hulu sampai hilir. Seakan membudaya, korupsi dianggap sebagian orang sebagai hal yang wajar. Namun, benarkah korupsi sistemis ini adalah suatu yang wajar?

Demokrasi-Sekuler Biang Korupsi
Sudah 75 tahun Indonesia diakui menjadi negara merdeka oleh dunia, namun jejak sejarah korupsi Indonesia antarnegara selalu menempati posisi terendah. Sejarah isu korupsi di Indonesia mencuat sejak masa orde lama. Antara tahun 1951-1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya.
Masa Orde Baru dan Reformasi pun masih memuat isu korupsi yang tidak ada habisnya. Hingga rezim berganti, korupsi tetap merajalela bahkan menggurita baik di tingkat pucuk pemerintahan sampai pada level akar. Saat ini pun korupsi masih melekat erat dalam kehidupan negeri ini.

Indonesia menggunakan sistem kapitalisme demokrasi dengan asas sekularisme, yang menjadikan kehidupan dunia terpisah dengan agama. Dari asas sekularisme inilah, muncul peluang legalitas untuk berbuat sekehendaknya. Dalam kepemilikan harta pun tak luput dari bayang-bayang sekularisme. Dengan demikian, persoalan korupsi di Indonesia sejatinya adalah persoalan sistemik.
Memiliki harta dengan segala cara adalah ajaran sekular karena dalam sekular tidak ada yang namanya haram. Entah dengan bekerja, maupun menggelapkan uang, kerjanya adalah sah menurut paham ini. Yang menjadi tolok ukur dalam perbuatan hanyalah hati nurani. Apalagi Indonesia yang menganut demokrasi mengharuskan adanya pemilu yang berbiaya mahal. Cost Politic ini pula yang menjadikan para pejabat harus menghasilkan banyak harta untuk pengembalian modal.
Hukum positif negeri ini pun seolah melindungi para koruptor. Meskipun sudah ada upaya pemberantasan korupsi yang dimulai pada orde lama hingga saat ini, masih saja terjadi korupsi besar-besaran. Ini menjadi bukti lumpuhnya lembaga anti korupsi Indonesia. Tragisnya, korupsi malah semakin menganak-pinak. Hukuman yang didapat bagi koruptor negeri ini pun sangatlah parsial, yang bisa diberi gratifikasi peringanan hukuman hingga ditutupnya kasus korupsi.
Korupsi sistemik ini sudah mengakar kuat di kehidupan bangsa Indonesia. Maka solusi terampuh adalah dengan mengganti sistem yang menaunginya. Karena sistem sekular inilah asal muasal dari rusaknya kehidupan bernegara.

Islam Sistem Terbaik dari Allah
Islam bukan hanya sekadar agama, namun lebih dari itu, Islam adalah way of life yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali bernegara. Syariat Islam ketika diterapkan dalam sebuah institusi yang bernama khilafah menjadi solusi ampuh bagi segala permasalahan kehidupan.
Khilafah sangat memperhatikan keimanan dan ketakwaan rakyatnya dalam hal apapun. Karena kehidupan dunia tidak terpisahkan dari aturan syariat Islam, maka negara wajib hadir dalam setiap urusan.
Dalam Islam, seorang pejabat/pegawai negara akan diberikan tunjangan yang besar, negara juga akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Hingga tidak ada sebab bagi pejabat/pegawai negara untuk menerima rishwah (suap) untuk memuluskan regulasi. Pun, pejabat yang dipilih dari penunjukkan khalifah juga tanpa adanya biaya. Mekanisme ini menjadikan para pejabat tidak bingung dalam mengembalikan modal pemilihan hingga mampu menjauhkan mereka dari korupsi.
Dalil larangan suap dinyatakan dalam firman Allah:
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Nabi juga telah melarang praktik suap bagi para pejabat. Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gaji itu adalah korupsi.” (HR. Abu Dawud).

Dalam kitab Nizhamul Uqubat, Abdurrahman Al-Maliki menjelaskan sanksi bagi koruptor adalah ta’zir, yang jenis sanksinya sesuai dengan putusan hakim (qadi). Dari sanksi ringan seperti teguran, hingga sanksi kematian akan diterima koruptor sesuai kadar ringan-beratnya kasus.
Demikianlah Islam mencegah dan menyelesaikan masalah korupsi yang mengakar dengan penerapan sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Sempurna. Allahu a’lam bisshawwab.[]

Oleh : Dia Dwi Arista (Aktivis Muslimah Pasuruan)