Mudik Dilarang, WNA Datang

MK.com – Larangan mudik lebaran tahun 2021 terus digencarkan oleh pemerintah. Termasuk berbagai opini penunjang di saluran TV. “Jangan Mudik Dulu , Sampai Wabah Berlalu.” Slogan tersebut begitu ramai di layar TV dan berbagai iklan di media sosial. Namun nyatanya wabah pun belum bisa diprediksi kapan akan berlalu di tengah kebijakan penguasa yang semakin tidak jelas arahnya.

Mudik lebaran menjadi tradisi baik yang bersifat rutin dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia tiap tahunnya. Pulang ke kampung halaman merupakan kebahagiaan yang tak bisa tergantikan. Karena menahan rindu kepada keluarga di tanah kelahiran. Namun tradisi ini sudah dua tahun dilarang oleh pemerintah sebagai upaya menghindari penyebaran Covid-19. Sebenarnya masyarakat Indonesia pun sepakat untuk tidak berkerumun agar Covid-19 segera usai. Namun sayangnya, kebijakan pemerintah seringkali membuat rakyat bingung. Pasar, mall, tempat wisata, kafe, restauran dan tempat hiburan tetap dibuka. Tapi untuk mudik lebaran dilarang.
Pemerintah memberlakukan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Selama larangan mudik berlaku, bandara tetap beroperasi, namun hanya melayani penumpang dengan kebutuhan mendesak. Penumpang yang boleh melakukan perjalanan selama periode larangan mudik adalah pegawai BUMN, swasta, PNS, TNI, dan Polri, yang memiliki kepentingan pekerjaan. Selain itu, penumpang untuk kunjungan duka atau menyambangi keluarganya yang sakti atau meninggal. (Tribunnews.com 11/052021).

Akibat kebijakan belum tuntas ini, para penguasa di wilayah tingkat wilayah dan kota pun kebingungan mengatasi pencegahan mudik. Seakan aturan ini minim koordinasi dan terlihat tidak rapi. Belum lagi berbagai cerita yang menyayat hati sekeluarga pemudik akhirnya memutuskan pulang kampung berjalan kaki dengan membawa dua orang balita dan ongkos perjalanan seadaya. Dan cerita seorang pemudik yang menangis di saat ditanya petugas, sebab alasan ia pulang kampung karena di kota ia sudah di PHK dan tidak mungkin jika masih bertahan di kota.

Kebingungan masyarakat pun semakin bertambah dengan banyaknya WNA asal Cina dan India yang datang ke Indonesia. Di mana dua negara tersebut memiliki kasus Covid-19 sangat parah. Namun penguasa abai, seakan membiarkan begitu saja. Tidak ada penjagaan khusus agar terhindar dari penyebaran Covid-19 sebagaimana ketatnya aturan yang diberlakukan kepada rakyatnya.

Dicatat detikcom, hingga saat ini sudah ada tiga kloter warga negara Cina yang sudah tiba di RI. Pertama sebanyak 85 warga negara Cina dan 3 WNI yang tiba pada Selasa (4/5/2021) pukul 14.55 WIB di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan oleh Kemenkes, dua warga negara Cina positif Covid. (detik.com 9/05/2021).

Kebijakan tegas seharusnya diberlakukan juga kepada WNA yang datang ke Indonesia. Sebab kedatangan WNA bisa memperparah kondisi wabah. Jika mudik dilarang, seharusnya pemerintah secara tegas melarang kedatangan para wisatawan asing yang datang. Tapi sepertinya arah kebijakan kapitalis sekular selalu mendahulukan kepentingan materi semata dibandingkan dengan kesehatan dan hilangnya nyawa manusia. Keuntungan yang diperoleh dianggap lebih utama daripada kegentingan dan kekhawatiran penyebaran virus.

Pola pikir penguasa negeri sangat sulit dipahami oleh akal sehat. Bebasnya WNA datang ke Indonesia tanpa menghiraukan penyebaran virus, justru menyakiti hati masyarakat Indonesia. Jika kerinduan kepada kampung halaman harus tertahan, seharusnya larangan mudik bersamaan dengan memberlakukan larangan berkerumun di semua hal termasuk keramaian di pasar, mall dan tempat wisata. Termasuk melarang warga asing dan wisatawan asing datang ke negeri ini. Sayangnya kebijakan ini tidak diambil secara tegas oleh penguasa. Kalau begini, bagaimana bisa Covid-19 akan teratasi. Justru yang ada penyebarannya seakan tak pernah usai. Karena keluar masuk WNA begitu mulus tak ada aturan.

Beginilah realita penerapan aturan dalam sistem buatan manusia. Bukan hanya membingungkan rakyat tapi juga minim solusi dan membuat susah rakyat. Alih-alih persoalan demi persoalan yang muncul diselesesaikan dengan baik, justru kebijakan yang ada memunculkan masalah baru. Jika sejak awal penguasa di negeri mayoritas muslim ini mengambil kebijakan karantina wilayah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umat bin Khattab dalam memutus rantai penyebaran wabah thaun, maka kondisi pun akan lebih baik.

Berbagai solusi yang dihadirkan Islam seakan ditolak dan enggan diberlakukan oleh pemegang kebijakan negeri ini. Karena kesombongan manusia akan aturan dari Allah Sang Maha Pencipta. Jika aturan Allah dijauhkan, maka jelaslah persoalan demi persoalan pun kian datang. Kesempitan hidup semakin membuat keresahan di masyarakat.
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (TQS. Thaha:24).
Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa menolak setiap apa yang diingatkan Allah melalui Al-Qur’an dan kitab lainnya, maka baginya di dunia itu kehidupan yang sulit dan sempit serta penuh kegelisahan.
Dalam sistem Islam, sang khalifah atau pemimpin negara berwenang dalam menjalankan syariat Islam untuk dijadikan solusi dalam setiap persoalan kehidupan. Adanya kepemimpinan di dalam Islam menjadi amanah penting yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan sebagai pelaksana hukum Allah agar rahmat dan kebaikan tersebar ke penjuru alam. Islam begitu memuliakan manusia dengan aturan yang komprehensif. Dalam memutus mata rantai peyebaran virus pun sudah lengkap terdapat dalam syariat Islam. Bukan hanya itu saja, Islam pun mampu memutus rantai kebijakan zalim buah dari ideologi sekular dan mengganti kepada sistem mulia bersumber dari nash syara’. Jika kapitalis sekular telah nampak kerusakannya, maka masihkan kita mempertahankanya?[]

Penulis : Ina Ummu Hafidz (Aktivis Muslimah)

 

Rate this article!