Kesetaraan Gender di Hari Perempuan Internasional 2021: Menyoal Kepemimpinan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

MK.com – #ChooseToChallenge menjadi tagline kampanye peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) pada 8 Maret 2021. Isu sentral yang diserukan kali ini tetap fokus pada ketidaksetaraan dan bias gender (www.internationalwomensday.com, 5/3/2021).
Gagasan kesetaraan gender telah digaungkan oleh pegiat feminis sejak tahun 1900-an. Pada tahun 1995, sebanyak 189 negara di dunia, termasuk Indonesia mengadopsi deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA) untuk mengokohkan tercapainya kesetaraan gender secara global. Namun semua itu ternyata belum mampu menyelesaikan ketimpangan hak pada kaum perempuan. Menurut catatan Global Gender Gap Report, Indonesia berada pada posisi ke-83 dari 153 negara. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi menyebutkan, “Kemiskinan perempuan lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir semua wilayah. Umur harapan hidup perempuan yang panjang mengalami periode kemiskinan yang lama.” (ekonomi.bisnis.com, 28/9/2020).
Planet 50:50
Peringatan Hari Perempuan Internasional ditujukan untuk memperingati dan merefleksikan perkembangan hak-hak kaum perempuan serta seruan global untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, para pegiat gender gencar mengkampanyekan solusi berupa pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, mendengarkan suara mereka, dan memberikan kontrol penuh perempuan atas dirinya serta masa depannya.
Pengarusutamaan kesetaraan gender digawangi oleh PBB dengan UN Women-nya. Dalam rangka merealisasikan visi misi tersebut, PBB mencetuskan Gender Equality Planet 50:50 pada 2030. Ini artinya, pada tahun 2030 nanti, persentase keterwakilan perempuan di legislatif dan pengambilan keputusan ditargetkan meningkat menjadi 50%, setara sebagaimana laki-laki.
Keberadaan Planet 50:50 sejatinya seiring dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang memuat 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tepatnya pada goal ke-5, yakni Gender Equity. Terdiri dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, pendidikan yang sama, proporsi aktif dalam politik serta GEM (Gender Empowerment Measure) yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya. Angka ideal GDI (Gender Development Index) dan GEM adalah satu, sebagai indikator terjadinya ”perfect equality.” Konsep kesetaraan kuantitatif 50:50 inilah yang diidealkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sehingga mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan yang demikian.
Pada peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 kali ini, isu kepemimpinan perempuan kembali diaruskan. UN Women mengangkat tema utama “Wanita dalam Kepemimpinan: Mencapai Masa Depan yang Setara di Dunia COVID-19.” Tema ini diusung dalam rangka merayakan upaya luar biasa yang dilakukan kaum perempuan dan anak -anak perempuan di seluruh dunia dalam membentuk masa depan yang lebih setara dan upaya pemulihan dari pandemi COVID-19.
Selama pandemi berlangsung, kaum perempuan berada di garis depan krisis COVID-19. Sebagai perawat kesehatan, pengasuh, inovator, pengorganisir komunitas. Bahkan beberapa perempuan dinobatkan sebagai pemimpin nasional yang paling teladan dan efektif dalam memerangi pandemi.
Saat ini, mayoritas negara yang lebih berhasil dalam membendung gelombang pandemi COVID-19 dan merespons kesehatan dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas, dipimpin oleh perempuan. Misalnya, Kepala Pemerintahan di Denmark, Ethiopia, Finlandia, Jerman, Islandia, Selandia Baru, dan Slovakia telah dikenal luas atas kecepatan, ketegasan, dan keefektifan respons nasional mereka terhadap COVID-19.
Namun demikian, seluruh capaian tersebut belum memenuhi target dari Planet 50:50. Sebagaimana yang dilansir dalam laman resmi UN Women, hingga saat ini, kepala negara dan pemerintahan yang dijabat kaum perempuan masih terdapat di 22 negara saja. Sedangkan kaum perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya sebesar 24,9%. Ini artinya, butuh waktu sekitar 130 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender di antara kepala pemerintahan.
Dalam pertempuran melawan COVID-19, kaum perempuan sebagai pekerja garis depan dan sektor kesehatan, sebagai ilmuwan, dokter, dan perawat, namun mereka dibayar 11% lebih rendah secara global daripada rekan laki-laki mereka. Analisis tim tugas COVID-19 dari 87 negara menemukan hanya terdapat 3,5% dari mereka yang memiliki kesetaraan gender.
Itulah sebabnya, Hari Perempuan Internasional tahun ini adalah seruan untuk kesetaraan generasi, demi masa depan yang sama bagi semua. Generation Equality Forum menjadi pertemuan terpenting dalam rangka investasi dan aksi kesetaraan gender, digelar di Mexico City dari 29 – 31 Maret 2021. Puncak acara akan diselenggarakan di Paris pada Juni 2021. Forum ini rencananya dihadiri para pemimpin, visioner, dan aktivis dari seluruh dunia dalam platform virtual guna mendorong perubahan transformatif dan abadi untuk generasi yang akan datang.
Kepemimpinan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Efektifkah?
Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Supria Garikipati dari Universitas Liverpool menyebutkan bahwa negara-negara yang dipimpin perempuan memberi keuntungan bagi negara di masa krisis saat ini. “Hasil riset kami dengan jelas menunjukkan pemimpin perempuan bereaksi lebih cepat dan tegas dalam menghadapi potensi kematian. Di hampir semua kasus, mereka mengurung wilayahnya lebih awal daripada pemimpin laki-laki. Hal itu tentunya telah membantu menyelamatkan nyawa,” jelas Garikipati. Trinity College menemukan dampak perekonomian negara yang dipimpin oleh perempuan enam kali lebih kecil dibanding negara lain. Demikian pula dengan jumlah kasus kematian yang terjadi. (www.kompas.com, 22/08/2020).
Namun demikian, keberhasilan para pemimpin perempuan tadi dalam menangani Covid-19 ternyata tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan yang dialami perempuan. Di Jerman, Menyambut Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 25 November 2020, berbagai institusi, politisi, dan aktivis Jerman menuntut agar pemerintah bekerja lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada remaja dan perempuan. Menurut pernyataan para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Konvensi Istanbul (BIK), “Setiap tiga hari, seorang lelaki di Jerman membunuh pasangan atau mantan pasangannya, dan setiap hari ada percobaan pembunuhan itu.” (www.dw.com, 25/11/2020).
Di Selandia Baru, seperempat juta anak-anak, remaja, dan orang dewasa rentan mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan di lembaga perawatan negara dan berbasis keagamaan dari tahun 1960 hingga 2000. (dunia.tempo.co, 16/12/2020).
Dilansir dari republika.co.id (5/03/2014), Denmark tercatat sebagai negara yang paling banyak mengalami kasus kekerasan pada perempuan dan pelecehan sebesar 52%. Kemudian Finlandia (47%), Swedia (46%), Inggris dan Prancis masing-masing sebesar 44%. Insiden terendah dilaporkan di Polandia (19%), Austria (20%), dan Kroasia (21%).
Kasus-kasus tersebut terus bermunculan hingga kini dan semakin kompleks. Ini tentu saja menyisakan sebuah pertanyaan besar, benarkah narasi kepemimpinan perempuan yang digaungkan pegiat gender mampu memperbaiki nasib perempuan?
Pada faktanya, semua program yang diusung secara terstruktur dan masif tadi justru menjadi narasi menyesatkan karena semakin menjauhkan kaum perempuan dari fitrahnya. Di saat pandemi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan yang dibangun di atas prinsip kapitalis-sekuler, kaum perempuan dituntut berada di garda terdepan solusi atas permasalahan multidimensi ini dengan jargon permbedayaan perempuan. Padahal di saat yang sama, kaum perempuan telah tergerus fitrahnya karena harus menanggung beban ganda, tanpa kehadiran peran negara yang mengayomi dan menjamin kehormatan serta kesejahteraannya.
Kepemimpinan perempuan dalam konteks kekuasaan sebagaimana yang diserukan pegiat gender jelas bertentangan dengan Islam. Sebagaimana sabda Rasul:
لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya (kekuasaan) kepada perempuan.” (HR. Bukhari).

Dalam sistem Islam, hak-hak perempuan telah diatur dengan jelas. Hak berpolitik diberikan kepada kaum perempuan dengan memberi kesempatan mereka menjadi anggota majelis umat. Kaum perempuan dibolehkan menduduki jabatan non kekuasaan semisal qadi atau profesi lain seperti dosen, dokter, guru tanpa mengesampingkan fitrahnya sebagai al-umm rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga). Kaum perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana laki-laki.
Dalam aspek ekonomi, Islam menempatkan kewajiban tulang punggung keluarga kepada kaum laki-laki. Adapun perempuan adalah pihak yang wajib dipastikan terpenuhi nafkahnya secara layak, sesuai standar hidup kelayakan di mana ia tinggal. Sistem Islam dalam naungan Khilafah memastikan setiap laki-laki baligh mampu menjalankan tanggung jawabnya memberikan nafkah yang layak bagi siapa saja yang menjadi tanggungannya. Negara akan memberikan sanksi bagi laki-laki yang malas bekerja padahal sebenarnya mereka masih mampu bekerja. Negara juga memberikan akses pekerjaan yang luas bagi setiap laki-laki baligh. Negara akan mengambil alih kewajiban nafkah ini jika pihak laki-laki dari kaum perempuan tidak ada satu pun yang sanggup menafkahi. Misal, karena sakit parah atau kondisi fisik yang tidak memungkinkannya bekerja.
Syariat Islam telah menempatkan kaum perempuan dalam porsi yang tepat serta menjaga kemuliaannya. Selama 13 abad dalam naungan Khilafah Islam, catatan sejarah telah membuktikan betapa kaum perempuan mendapatkan kemuliaannya dan terjaga kehormatannya. Khalifah Al-Mu’tashim Billah siap mengerahkan pasukan militernya di Baghdad untuk menaklukkan Romawi demi menjaga kemuliaan seorang perempuan muslimah yang dilecehkan tentara Romawi.
Inilah yang hilang saat ini. Seratus tahun tanpa Khilafah, nasib perempuan tidak tentu arah. Mereka termarginalkan, tereksploitasi, dan mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Alih-alih memperbaiki nasib perempuan, ide kepemimpinan perempuan dengan Planet 50:50 malah semakin menyeret kaum perempuan menjauhi fitrahnya dan melawan syariat Allah. Maka, kemana lagi kaum perempuan berharap jika tidak kembali pada kesempurnaan sistem Islam dalam naungan Khilafah?[]

Oleh: Lely Noormindhawati (Redaktur MK.Com)